Sebanyak 65 radio komunitas (Rakom) dari 27 kabupaten dan kota di
Jawa Barat mengikuti pertemuan konsolidasi program kependudukan,
keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di Linggarjati,
Kuningan, Jawa Barat, 6-7 Mei 2014 kemarin. Ke-65 perwakilan rakom juga
berkesempatan mengunjungi dua rakom di bilangan Linggarjati. Turut serta
dalam kunjungan tersebut pengelola kegiatan advokasi dan KIE
(komunikasi, informasi, dan edukasi) di masing-masing satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) KKBPK kabupaten dan kota se-Jawa Barat.
Ketua Jaringan Radio Komunitas (JRK) Jawa Barat Adi Rumansyah
menjelaskan, selama ini rakom di Jawa Barat aktif membantu pemerintah
dalam mempromosikan program KKBPK. Langkah ini ditempuh dengan cara
pemutaran iklan layanan masyarakat (ILM), talkshow interaktif, maupun pertemuan-pertemuan off-air yang di dalamnya mempertemukan masyarakat dengan pengelola program KKBPK di masing-masing daerah.
“Selama ini masyarakat sudah mengetahui program KB. Sayangnya
pengetahuan tersebut kurang diiringi dengan keinginan untuk menjadi
peserta KB. Nah, kami di JRK siap membantu memfasilitasi pemerintah
membantu menyampaikan informasi sekaligus mengedukasi masyarakat agar
terlibat secara aktif dalam program KB. Mudah-mudahan kerjasama rakom
dengan BKKBN Jabar bisa berjalan lebih mengoptimalkan,” kata Adi saat
diskusi panel sesaat setelah pembukaan acara konsolidasi.
Adi mengaku siap proaktif membantu kegiatan advokasi dan KIE program
KKBPK di Jawa Barat. Alasannya, saat ini Jabar memiliki jumlah rakom
terbanyak di Indonesia. Dengan begitu, tersedia sumber daya melimpah
untuk terjun langsung ke tengah masyarakat dalam menyosialisasikan
program KKBPK.
Senada dengan Adi, Kepala Sub Direktorat Advokasi dan Pencitraan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiyono
menilai rakom merupakan sebuah potensi besar untuk terlibat secara aktif
dalam kegiatan advokasi dan KIE program KKBPK. Rakom, sambung Sugiyono,
merupakan mitra strategis untuk menggerakkan masyarakat karena tumbuh
bersama-sama dengan masyarakat di mana rakom tersebut hadir.
“Jumlah rakom terbesar ada di Jawa Barat. Mari bersama-sama turun ke lapangan untuk menambah kekuatan below the line pengelola
program KKBPK. Kalau soal kreativitas, tak perlu diragukan lagi. Selama
ini Jabar dikenal sebagai gudang inovasi program, termasuk dalam
pengelolaan rakom. Jujur saja, pertemuan-pertemuan seperti Jambore
Rakom, roadshow Mupen, dan lain-lain merupakan kegiatan nasional yang diadopsi dari Jawa Barat,” ungkap Sugiyono.
Berbicara saat menyampaikan laporan ketua panitia, Kepala Bidang
Advokasi, Penggerakkan, dan Informasi (Adpin) BKKBN Jawa Barat Rudy
Budiman menjelaskan, saat ini pendekatan kepada masyarakat mengalami
perubahan. Berkurangnya petugas lini lapangan baik yang formal maupun
informal serta pencapaian program yang belum sesuai harapan maka semakin
disadari bahwa dalam pelaksanaan program KB, BKKBN tidak dapat bekerja
sendiri. Dengan demikian, pola penggarapan advokasi dan KIE di lapangan
lebih banyak melibatkan berbagai sektor dan program lain, salah satunya
adalah rakom.
“Radio Komunitas memiliki peran dan fungsi yang dinilai cukup
strategis dalam melaksanakan KIE, khususnya melakukan edukasi program
KKBPK secara langsung kepada sasaran. Dalam hal ini komunitasnya
sendiri. Pemanfaatan rakom dalam mengedukasi program KKBPK telah
dirintis sejak tahun 2013, dan terus akan dikembangkan,” papar Rudy.
Menanggapi minimnya sumber informasi dan narasumber yang bisa diakses
rakom, Kepala Perwakilan BKKBN Jabar Siti Fathonah berjanji bakal
menyiapkan sebuah perangkat informasi yang simpel bagi pengelola rakom.
Bahan informasi tersebut, imbuh Fathonah, sedapat mungkin terbuat dari
material awet sehingga bisa digunakan jangka panjang.
“Sebenarnya kami menyediakan materi program KKBPK secara lengkap melalui website
BKKBN maupun website DUAANAK.COM. Cuma saja kami mafhum kalau tidak
semua rakom memiliki akses memadai terhadap internet. Lokasi rakom yang
sebagian di antaranya berada di pelosok tentu memiliki kesulitan
terhadap internet. Karena itu, saya berjanji untuk menyiapkan materi
KKBPK yang disebarkan kepada pengelola rakom,” Fathonah berjanji.
Ditemui di sela kunjungan ke salah satu rakom di Linggarjati, Kepala
Sub Bidang Advokasi dan KIE BKKBN Jawa Barat Elma Triyulianti
mengungkapkan, keberadaan rakom sangat strategis untuk menjembatani
kesenjangan informasi KKBPK di masyarakat. Selama ini banyak masyarakat
yang mengenal program KKBPK apa adanya. Bahkan, tidak jarang informasi
yang sampai kepada masyarakat lebih banyak “kerugian” atau efek samping
dari kekurangtepatan dalam memilih alat dan obat kontrasepsi ketimbang
manfaat besar program KKBPK itu sendiri.
Idealnya, sambung Elma, kegiatan-kegiatan off-air yang
selama ini dilaksanakan rakom dirangkaikan dengan pelayanan program KB.
Dengan begitu, fungsi rakom sebagai media penggerakkan dapat
direalisasikan secara efektif dan terukur. Selain itu, rakom juga bisa
didorong menjadi simpul informasi program KKBPK yang siap melayani
konsultasi warga.
“Dalam pelaksanaannya, besarnya peran rakom bagi program KKBPK ini terkendala adanya turn-offer pengelola
maupun kondisi fisik dan kualitas radio. Beberapa di antaranya adalah
kendala antena yang terbatas maupun tumpang tindih frekuensi antarradio.
Karena itu, perlu dukungan aparat pemerintah setempat untuk membantu
keberlangsungan rakom di masing-masing lokasi,” jelas Elma.(NJP)
